10 Pokok Isi Konvensi ILO Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut

//10 Pokok Isi Konvensi ILO Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut

10 Pokok Isi Konvensi ILO Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut

Para pekerja laut mengikuti standar ketenagakerjaan internasional bernama The Seafarers Identity Documents (Dokumen Identitas Pelaut). Dokumen ini diadopsi oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 1958 yang kemudian berlaku pada tahun 1961. The Seafarers Identity Documents diterbitkan dalam bentuk buku yang kemudian dikenal juga sebagai Seaman Book. Dokumen asli ini ternyata memiliki kelemahan, yaitu tidak dilengkapi dengan standar biometrik. Adapun perubahan dalam dokumen ini dilakukan oleh ILO pada tahun 2003 melalui Konvensi ILO no. 185 yang mulai diberlakukan secara internasional tahun 2005. Perubahan tersebut merupakan respons atas tragedi 11 september 2001 yang menimbulkan kesulitan tertentu bagi pelaut.

Pokok-pokok isi perubahan Dokumen Identitas Pelaut

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO no. 185 melalui Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 2008. Sebagaimana tercantum di dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut, terdapat 10 pokok isi Konvensi ILO no. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, yaitu

  1. Lingkup pemberlakuan Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958 adalah kepada “pelaut” yakni setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat atau bekerja pada jabatan apapun di atas kapal selain kapal perang. Namun pemerintah dari suatu negara dapat menerapkan konvensi ini kepada pelaut-pelaut kapal ikan komersial setelah berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pemilik kapal ikan dan orang-orang yang bekerja pada kapal ikan.
  2. Penerbitan Dokumen Identitas Pelaut dilakukan oleh negara yang memberlakukan konvensi kepada pelaut warga negaranya dan kepada pelaut yang memiliki alamat tempat tinggal permanen di teritorialnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu, namun konvensi ini tidak berkaitan dengan kewajiban negara anggota sesuai perjanjian internasional yang mengatur pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penerbitan dokumen tidak boleh ditunda-tunda, dan pelaut secara administratif memiliki hak untuk menggugat bila permohonan memperoleh dokumen identitas pelaut ditolak.
  3. Isi dan format dari dokumen identitas pelaut, material yang digunakan, spesifikasi umum yang memperhitungkan perkembangan teknologi harus sesuai dengan Lampiran I dari konvensi. Dokumen Identitas Pelaut terbuat dari material yang sesuai dengan kondisi kerja di laut dan dapat dibaca oleh mesin (machine-readable), bebas dari pemalsuan, mudah di deteksi dan ukurannya tidak lebih besar dari ukuran paspor, namun merupakan dokumen yang berdiri sendiri (stand-alone document) dan bukan pengganti paspor.
  4. Basis-data Elektronik Nasional merupakan rekaman data elektronik tentang tiap dokumen identitas pelaut yang diterbitkan, dibekukan atau dicabut yang harus aman dari interfensi atau akses oleh pihak yang tak berwenang. Informasi yang ditampilkan harus dibatasi pada hal-hal yang esensial untuk keperluan verifikasi dokumen identitas pelaut atau status pelaut yang konsisten dengan perlindungan hak pelaut atas privasi dan persyaratan proteksi data. Pemerintah harus menerbitkan prosedur yang memperbolehkan pelaut untuk memeriksa validitas dokumen identitasnya atau mengoreksi data tanpa dikenai biaya. Pemerintah juga harus menunjuk permanent focal point untuk merespon permintaan dari pihak Imigrasi atau negara anggota ILO lainnya mengenai keaslian dan keabsahan dari dokumen identitas pelaut yang diterbitkan.
  5. Pengendalian mutu dan evaluasi harus ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk prosedur tertulis guna menjamin keamanan proses yang diawali dari produksi dan pengiriman material, proses aplikasi, pencetakan sampai dengan penyerahan dokumen kepada pelaut. Prosedur lain yang juga harus disediakan adalah pengoperasian dan pemeliharaan database serta prosedur pengendalian mutu dan evaluasi berkala. Pemerintah dari suatu negara juga diharuskan untuk melakukan evaluasi independen terhadap sistem administrasi penerbitan dokumen identitas pelaut sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, kemudian melaporkan kepada Direktur Jenderal ILO.
  6. Fasilitasi izin ke darat, transit dan pemindahan pelaut bagi pemilik dokumen identitas pelaut dilakukan setelah melalui proses verifikasi singkat kecuali latar belakang pelaut diragukan. Pejabat yang berwenang tidak memiliki alasan untuk menolak izin turun ke darat seperti ke rumah sakit, kantor pos, atau kepolisian setempat. Sedangkan untuk memasuki wilayah suatu negara dalam rangka penempatan di kapal, atau pindah kapal di negara itu atau di negara lain, atau untuk kepulangan ke tanah air, pemerintah setempat harus memberi izin berdasarkan dokumen identitas pelaut dan paspor yang valid.
  7. Kepemilikan dan pencabutan dokumen didokumentasikan dalam prosedur yang dibuat secara tripartit. Dokumen identitas pelaut harus disimpan oleh yang bersangkutan kecuali pelaut secara tertulis mengizinkan kapten kapal untuk menyimpannya. Dokumen identitas pelaut harus dicabut manakala pelaut tidak lagi memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam konvensi.
  8. Amandemen dari lampiran di kemudian hari mungkin akan dibuat oleh ILO selaku badan tripartit maritim apabila disetujui oleh dua per tiga suara dari anggota delegasi yang hadir dalam konferensi, termasuk sekurang-kurangnya setengah dari jumlah negara yang telah meratifikasi konvensi.
  9. Ketentuan transisional diberlakukan kepada negara-negara anggota ILO yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 108 mengenai Dokumen Identitas Pelaut, 1958.
  10. Ketentuan pemberlakuan konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut yang merupakan revisi dari Konvensi ILO No. 108 mengenai Dokumen Identitas Pelaut 1958 harus diawali dengan ratifikasi konvensi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal ILO untuk diregistrasi. Konvensi ini bersifat mengikat hanya kepada negara-negara yang ratifikasinya sudah diregistrasi oleh Direktur Jenderal ILO, dan harus sudah berlaku mulai enam bulan setelah tanggal registrasi.

 

By | 2017-10-22T05:33:20+00:00 February 4th, 2017|Articles|Comments Off on 10 Pokok Isi Konvensi ILO Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut

About the Author: