Kontrak dan Perjanjian Pengangkutan Laut

//Kontrak dan Perjanjian Pengangkutan Laut

Kontrak dan Perjanjian Pengangkutan Laut

Kontrak dan perjanjian dimaknai sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum”. Pihak-pihak tersebut sepakat menentukan kaidah atau peraturan atau hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kontrak menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan juga kewajiban, serta pelanggaran atas kontrak akan dikenakan sanksi, dimana sanksi tersebut adalah sanksi yang juga telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum penandatangan kontrak itu sendiri.

Setiap kontrak harus memenuhi sejumlah asas. Salah satu asas yang perlu diperhatikan khususnya di dalam pengangkutan laut adalah asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas tersebut, para pihak yang terlibat secara bebas menentukan sendiri kehendaknya di dalam sebuah kontrak. UNIDROIT sendiri menyebutkan, prinsip kebebasan berkontrak dapat terwujud pada 5 bentuk prinsip:

  1. Kebebasan menentukan isi kontrak
  2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak
  3. Kontrak bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar dengan alasan yang tidak sah menurut hukum
  4. Tunduk pada aturan yang memaksa baik dari hukum nasional, internasional, ataupun supranasional.
  5. Sifat internasional harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

`     Namun demikian asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan. Terutama dengan berkembangnya model kontrak standar yang disiapkan oleh satu pihak untuk diterima begitu saja oleh pihak lain yang ingin membuat kontrak dengannya. Model kontrak semacam ini dapat mengabaikan sama sekali kewajiban salah satu pihak.Kebebasan berkontrak kemudian dibatasi. Di negara-negara yang menggunakan sistem common law, kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan membatasi kebebasan berkontrak. Pengertian kebebasan berkontrak dalam common law :

  • Tidak seorang pun terikat untuk membuat kontrak apapun jika ia tidak menghendakinya
  • Setiap orang memiliki pilihan dengan siapa akan membuat kontrak
  • Orang dapat membuat berbagai macam (bentuk) kontrak
  • Orang dapat membuat berbagai kontrak dengan isi dan persyaratan yang dipilihnya

Asas kebebasan berkontrak ini juga pada era globalisasi telah disepakati sebagai suatu asas hukum dapat dilihat dalam The Unidroit Principles of International Institute Contract yang diselesaikan penyusunannya oleh The International Institute for the univication of Private Law (UNIDROIT) di Roma pada bulan Mei 1994 memuat kebebasan berkontrak sebagai suatu asas dan diatur di dalam Pasal pertama.  Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas ini ini diimplementasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapa

Pengangkutan laut harus disertai dengan Kononsemen/ Bill of Lading (B/L). B/L berfungsi sebagai alat bukti keberadaan hubungan hukum di antara pengangkut dan pemilik barang. B/L berupa dokumen atau surat bertanggal, yang di dalamnya pengangkut menyatakan bahwa barang-barang tertentu telah diterima olehnya untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula perihal penyerahannya. Ketentuan ini tercantum di dalam The Hague Rules 1924 pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Contract of carriage, applies only the contracts of carriage covered by a bill of lading or any similar document of title, insofar as such document related to the carriage of goods by sea, including any bill of lading or any similar document as aforesaid issued under a pursuant to a charter-party from the moment at which such bill of lading or similar document of title regulates the relations between a carrier and a holder of the same”.

Dalam ketentuan Pasal 506 KUHD, maka fungsi konosemen adalah :

  1. Dokumen angkutan
  2. Dokumen penerimaan barang oleh pengangkut
  3. Dokumen hak pemilikan atas barang dan yang dapat dipindahtangankan (dokumen of title)

Di dalam kontrak pengangkutan barang lewat laut terdapat pihak pengangkut, pengirim, dan penerima barang. Pengangkut memiliki kewajiban memastikan barang yang ia angkut dalam keadaan selamat mulai dari barang dimuat hingga sampai di tujuan, sementara pemilik/penerima barang memiliki kewajiban membayar biaya pengangkutan atas pengangkutan barang yang dikehendakinya untuk diangkut.

Perjalanan laut merupakan sebuah perjalanan yang berisiko. Kerugian mungkin saja dialami oleh pengirim barang seperti muatannya rusak ataupun hilang. Sehubungan dengan ini, pengangkut memiliki tanggung jawab yang ditimbulkan oleh ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya. Mengenai tanggung jawab (liability) ini akan dijelaskan pada artikel berbeda.

 

By | 2017-10-02T20:01:21+00:00 May 2nd, 2017|Articles|Comments Off on Kontrak dan Perjanjian Pengangkutan Laut

About the Author: